Bandung - Kebijakan politik pemerintah daerah di Indonesia rentan dipengaruhi aroma diskriminasi bagi kelompok tertentu. Kondisi tersebut harus dihentikan karena kebijakan yang diskriminasi akan menyebabkan Indonesia rentan terpuruk di berbagai bidang. Hal ini mengemuka dalam diskusi yang digelar dalam rangka peringatan Hari Perdamaian Dunia, bersamaan dengan Peluncuran Unit Kajian Keberagaman dan Perdamaian Universitas Kristen Maranatha di Bandung, Jawa Barat, Senin (21/9).
Koordinator Jaringan Kerja Antarumat Beragama Wawan Gunawan mengatakan, saat ini ada sekitar 300 kebijakan diskriminatif di Indonesia dan berpotensi terus meningkat. Kondisi ini jelas menimbulkan ironi. "Jawa Barat menjadi daerah dengan kebijakan politik beraroma diskriminatif terbanyak di Indonesia, dengan 99 peraturan. Isi beragam, mulai dari aturan cara berpakaian hingga pelarangan terhadap kepercayaan masyarakat tertentu," katanya.
Kondisi itu berpotensi merugikan bagi masyarakat Jawa Barat dan Indonesia. Beragam bidang, mulai dari bidang sosial hingga ekonomi, rentan terganggu apabila aturan diskriminasi terus dilanggengkan. "Jawa Barat bukan satu-satunya di Indonesia. Hal serupa terjadi di beberapa daerah di timur Indonesia. Jangan bicara tentang potensi ekonomi bangsa kalau masalah sosial dan hubungan antarwarga negara belum terjalin dengan baik," kata Wawan.
Pelopor perdamaian
Pembicara lain, Irfan Amalee dari Peace Generation, mengatakan, Indonesia sebenarnya berpotensi besar menjadi pelopor kedamaian karena sukses mempertahankan persatuan bangsa dibandingkan dengan negara-negara di Eropa Timur yang terpuruk akibat keberagaman.
Namun, modal besar itu tidak akan berdampak apabila tidak dijaga dan terus dipelihara. Saat banyak tindakan diskriminatif diwariskan generasi sebelumnya, generasi muda yang memiliki pandangan baru diharapkan bisa berperan memutus rantai itu.
Menurut Irfan, pihaknya tengah melakukan program pendampingan di sejumlah daerah, seperti Aceh. Pendampingan di pesantren yang dihuni anak-anak korban konflik Aceh dilakukan dengan komunikasi intensif sehingga perlahan-lahan memupus perasaan dendam anak-anak itu.
Misi serupa diusung Unit Kajian Kebinekaan dan Perdamaian Universitas (UKKP) Maranatha. Menurut Direktur UKKP Maranatha Agustria Empi, unit itu merupakan kolaborasi akademisi dengan sejumlah kalangan menyuarakan semangat perdamaian di Jawa Barat. UKKP diharapkan bisa mendorong perubahan yang bisa menjadi acuan penentu kebijakan di Jawa Barat.
Lintas agama
Di Jakarta, bertepatan dengan Hari Perdamaian Dunia, sekitar 30 lembaga lintas agama, institusi pendidikan, lembaga swadaya masyarakat, dan jurnalis, Senin, mendeklarasikan Indonesia Bergerak Menyelamatkan Bumi atau Siaga Bumi. Keterlibatan pemuka agama dalam gerakan-gerakan lingkungan dinilai strategis untuk menjangkau umat agar bersama-sama menciptakan kondisi planet yang lebih baik.
Acara ini dihadiri Ketua MPR Zulkifli Hasan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, dan Presidium Inter Religious Council Indonesia Din Syamsuddin di Taman Perdamaian, Kompleks Parlemen, Jakarta.
Tampil membawa orasi dalam acara itu Anwar Abbas (MUI), Romo Agus Ulahayanan (KWI), Pendeta Santoni (PGI), Nyoman Udayana Sangging (PHDI), Suhadi Sendaja (Walubi), Uung Sendane (Matakin), Harijanto (Muhammadiyah), Efransjah (WWF Indonesia), dan IGG Maha Adi (SIEJ).
Sumber: Koran Kompas Selasa 22 September 2015