(Ilustrasi perubahan iklim)
Jakarta - Sejumlah tokoh keagamaan di Indonesia, Jumat 4 September menyatakan komitmennya bergabung dalam gerakan Bergerak Menyelamatkan Bumi. Mereka akan menggandeng sejumlah komunitas dan organisasi demi meningkatkan kesadaran tentang perubahan iklim dan dampaknya pada negara kepulauan dan global.
Gerakan diinisiasi Ketua Dewan Pertimbangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Din Syamsuddin didukung lembaga keagamaan Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI), Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI), Perwakilan Umat Buddha Indonesia (Walubi), dan Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia (Matakin), serta WWF Indonesia.
"Kami menamakan Indonesia Bergerak Menyelamatkan Bumi. Melakukan segala kemungkinan kolaboratorif untuk aksi atau kampanye, edukasi, sosialisasi, dan publikasi agar masyarakat menyelamatkan Bumi dalam arti seluas-luasnya," kata Din.
Di tingkat global, yang secara resmi di PBB, unsur keagamaan dan kepercayaan telah dilibatkan aktif dalam membicarakan masa depan Bumi. Sejumlah tokoh agama diajak menyerukan pentingnya memastikan Bumi yang nyaman untuk dihuni.
Din mewakili umat Islam berangkat ke Bristol, Inggris, mengikuti Pertemuan PBB untuk Keagamaan dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (UN Meeting on Religions and the Sustainable Development Goals). Pertemuan yang digelar Badan Pembangunan PBB (UNDP) dan Alliance of Religions and Conservation itu bagian penting proses penyusunan pembangunan dunia pasca 2015 atau menindaklanjuti Millennium Development Goals (MDG).
Fachruddin Mangunjaya dari Pusat Kajian Islam Universitas Nasional Jakarta mengatakan, peran lembaga keagamaan penting dalam menggerakkan partisipasi umat dalam mengerem laju perubahan iklim. "Agama diperlukan, karena memiliki perangkat (fools) dan pemimpin," katanya
Ia mencontohkan, Dewan Masjid yang menyebut Indonesia memiliki 800.000 masjid yang memiliki umat. Sekolah-sekolah Islam, seperti pesantren dan madrasah, pun menyebar luas yang bisa menjadi sarana edukasi dan mengubah perilaku anak muda agar lebih ramah lingkung-an.
Dharmasilan dari PHDI mengharapkan gerakan itu tak hanya menyasar masyarakat kecil. Pelaku industri skala besar, terutama terkait sumber daya alam, seperti tambang, hutan, dan laut, juga perlu disasar. "Selama ini kesannya hanya fokus pada masyarakat kecil, se-dangkan perusahaan besar yang banyak menimbulkan masalah lingkungan, seperti kabut asap, tidak disentuh," katanya.
Alasan pemerintah yang kerap "melindungi" perusahaan besar karena alasan ekonomi, disebut Dharmasilan, tak masuk akal. "Pertumbuhan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat, tetapi secara tidak sadar ekonomi yang dikejar itu menghancurkan ma-nusia dan alam," katanya.
Sumber: Koran Kompas Kamis 5 September 2015