(Foto: Penandatangan Deklarasi Anti Perbudakan Modern oleh tokoh lintas agama disaksikan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Istana Wapres, Jakarta)
Jakarta - Tokoh lintas agama dan pemerintah mendeklarasikan perlawanan terhadap perbudakan modern. Komitmen ini direalisasikan dengan langkah-langkah nyata dibidang masing-masing. Targetnya, angka perbudakan modern di Indonesia dapat berkurang dalam waktu dekat.
Menurut laporan Indeks Perbudakan Global 2016, terdapat 45,8 juta orang di dunia yang masih hidup dalam perbudakan modern. Sementara di Indonesia terdapat 736.100 orang yang masih terjerat dalam kondisi itu. Angka perbudakan di Indonesia paling banyak ditemukan di sektor industri perikanan dan perkebunan kelapa sawit.
Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan, perbudakan modern yang dimaksud adalah praktik pemaksaan terhadap seseorang agar bekerja dalam tenakan. "Kondisi ini tentu melanggar hak-hak asasi manusia sehingga kita semua harus bersama-sama melawan dan menghentikannya," ujar Kalla, Selasa (14/3), saat menghadiri deklarasi melawan perbudakan modern, di Istana Wakil Presiden, Jakarta.
Di sektor pekerjaan tertentu, lanjut Kalla, masih banyak terjadi pelanggaran aturan kerja, mulai dari jam kerja, gaji, hingga tempat kerja. Situasi ini makin menegaskan bahwa masih banyak pekerja yang dipekerjakan tanpa aturan.
Bergandengan
Berangkat dari persoalan ini, pemerintah memerlukan kerja sama para tokoh agama. Kalla mengatakan, secara moral, masyarakat harus dididik mengenai perlawanan terhadap perbudakan modern. Kalla berharap tokoh agama ikut menyadarkan umatnya untuk memperlakukan sesama manusia secara terhormat.
Deklarasi melawan perbudakan dimediasi oleh Universitas Paramadina dan Walk Free Foundation, organisasi internasional yang memperjuangkan penghapusan perbudakan. Hadir dalam acara itu Ketua Bidang Hubungan Internasional Pimpinan Pusat Majelis Ulama Indonesia Muhyiddin Junaidi, Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Marsudi Syuhud, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Suyatno, Ketua Umum Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia Pendeta Henriette Hutabarat Lebang, Uskup Agung Jakarta Mgr Ignatius Suharyo mewakili Konferensi Waligereja Indonesia, Ketua Umum Pengurus Harian Parisada Hindu Dharma Indonesia Mayjen TNI (Purn) Wisnu Bawa Tenaya, Ketua Umum Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia Uung Sendana Linggaraja, serta Wali Budha Indonesia Bhante Victor Jaya Kusuma.
Pendiri Walk Free Foundation, Andrew Forest, menyampaikan harapannya agar gerakan ini menjadi inspirasi pihak lain, terutama pelaku bisnis, untuk bergabung bersama pemuka agama.
Rektor Universitas Paramadina Firmanzah mengatakan, deklarasi ini sangat penting artinya bagi Indonesia. Gerakan moral ini merupakan cerminan persatuan para tokoh lintas agama.
Ketua PBNU Marsudi Syuhud mengatakan, perbudakan melawan kodrat Tuhan yang bernama keadilan. PBNU akan terus menyuarakan dan mengakhiri ketidakadilan ini dengan cara apapun.
Ketua Umum PGI Henriette Hutabarat Lebang pun menyatakan apresiasinya bahwa pemimpin lintas agama bisa menyatukan tekad mengatasi perbudakan pada zaman modern. Komitmen serupa disampaikan para pemuka agama lain yang hadir dalam acara itu.
Source: Koran Kompas, Rabu, 15 Maret 2017